Lintas10.com, Samosir – Jalan Provinsi yang berada di Kabupaten Samosir dengan panjang kurang lebih 45 Kilo Meter, ‘dibiarkan’ Kupak Kapik sampai pada saat ini belum tersentuh pembangunan. Belum diketahui pasti mengapa jalan yang berada di Desa Janji Raja Kecamatan Sitio-Tio ini menjadi terlupakan begitu saja.
Untuk diketahui, bahwa Kabupaten Samosir merupakan aset Provinsi Sumatera Utara dalam hal pariwisata. Keindahan alam Samosir akan lebih berarti jika Jalan penghubung mendapat perhatian di dalam perawatan jalan secara intensif.
Amatan Lintas10.com, ada beberapa akses jalan tingkat Provinsi Sumatra Utara belum tersentuh oleh pembagunan yakni Simpang Gonting menuju Desa Janji Raja.
Sebelumnya, beredar sebuah pemberitaan dengan narasi Kabupaten Samosir telah berusia 19 tahun, namun belum merdeka tulisnya. Narasi yang viral tersebut mengungkit masalah jalan Provinsi yang berada di kecamatan Sitio-tio. Dalam narasi video yang beredar juga turut menyeret nama kondang anggota DPRD Kabupaten Samosir Pantas Marroha Sinaga.
Menanggapi hal itu Pantas Marroha Sinaga pun angkat bicara. Ia pun mengadakan temu pers di warkop jurnalis pada Sabtu,(28/1/23) siang.
Pantas Marroha Sinaga menyampaikan bahwa warga jangan mudah terprovokasi dan mengorbankan yang lain hanya untuk kepentingan pemilu, ucapanya.
“Kita ini juga orang politik loh, tapi jangan kita korbankan yang lain hanya gara-gara masa pemilu/caleg,” kata dia.
Lanjutanya, semua jelas tau bahwa dalam bekerja ada regulasi dan peraturan yang harus kita taati, khususnya didalam roda organisasi pemerintah.
” Disini saya juga mau menjelaskan, saya bukan anggota DPRD Provinsi tapi saya anggota DPRD kabupaten samosir, jadi wewenang saya hanya di tingkat Kabupaten bukan di Provinsi,dan tidak mungkin saya mengurus pekerjaan Provinsi khususnya jalan tersebut, karena DPRD nya Propinsi pun adanya terutama komisi 9, jadi kita harus lah cerdas untuk menyikapi itu,” ucapnya lagi.
Pantas Marroha Sinaga menegaskan bahwa semua ada aturan dan harus sesuai aturan yang berlaku. Pekerjaan Provinsi tidak akan mungkin di campuri Kabupaten. Akan tetapi pekerjaan Kabupaten haruslah diketahui Provinsi. Jadi tolong jangan buat sistem politik, karena saya pun orang politik.”
Dalam kesempatan tersebut Anggota DPRD Samosir tersebut mengaminkan bahwa Jalan Provinsi di Kabupaten Samosir satu jengkal pun belum diperbaiki khususnya yang ada di Desa Janji Raja.
“Untuk teman-teman media disini, semua kita jelas tau bahwasanya kabupaten samosir telah di anak tiri kan, kenapa di anak tiri kan, satu jengkal pun jalan provinsi belum tersentuh di kabupaten samosir khususnya di desa janji raja, dan rekan-rekan pun mungkin sudah mengetahui itu, bahwasanya untuk PAD samosir bagaimana begitu juga dengan APBD.”
Pantas Marroha Sinaga melanjutkan, terkait jalan Provinsi itu, kemarin pun para Kepala Desa, Camat Sitio-tio kita juga sudah mendampingi mereka ke Provinsi namun apa daya, mereka dari Provinsi belum ada merespon tambahnya.
“Kalau boleh sih, jangan lah dikarena pemilu (daerah yang tidak mencoblos) kita, daerah tersebut tidak diperhatikan, sebab kita ini kan masih di negara kesatuan republik Indonesia.” Saya berharap kepada masyarakat agar bisa melihat dan cerdas untuk menimbang dengan apa yang sedang terjadi, terutama dalam bidang penganggaran dana yang digunakan mana itu dana APBN atau APBD, walau pun tidak semua masyarakat mengetahui nya untuk itu mari lah kita sama-sama belajar harapnya.
Baik itu SKPD,Kepala Desa,Camat, beserta masyarakat Samosir jika ada yang ingin memajukan surat permohonan nya, khususnya untuk kemajuan dan perkembangan kabupaten samosir (peningkatan SDM) ke pihak Provinsi, kapan pun waktu saya akan ada untuk rakyat samosir jika saya di butuhkan terimakasih, tutupnya. (LIN10/Rps).
