DAIRI, LINTAS10.COM – Praktik ilegal perjudian Toto Gelap (Togel) yang digadang gadang sebagai biang keroknya pemicu angka kejahatan merajalela masih ditemukan beroperasi ditiga Kecamatan yang ada di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara (Sumut).
Ditengah atensi Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk memberangus segala bentuk kejahatan dengan slogan Polri bersama masyarakat, praktik judi yang mengganggu tatanan sosial di Kecamatan Tigalingga, Kecamatan Tanah Pinem, dan Kecamatan Gunung Sitember malah masih eksis beroperasi hingga saat ini.
Informasi diperoleh, oknum Kepala Desa Gunung Tua, Kecamatan Tanah Pinem berinisial BT berada dibalik peredaran judi togel tersebut.
Ironisnya, Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan juga tak berkutik dalam menjalankan aturan hukum. Terbukti, persoalan tersebut telah berulangkali disampaikan baik kepada Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan eks Kapolsek Tanah Pinem, AKP Sumitro Manurung, maupun Kasat Reskrim Polres Dairi Iptu Darman Lumban Raja. Namun, seluruh petinggi dijajaran Polres Dairi tersebut masih tak mampu menghentikan perjudian besutan oknum sang kepala desa itu.
Tanggapan miring publik pun muncul menyusul sikap pasif seluruh petinggi di Polres Dairi itu yang terkesan irit untuk berbicara saat dimintai tanggapan oleh kru media ini, Kamis (12/11/2026).
Informasi diperoleh kru media ini, terduga bandar judi togel inisial BT tidak hanya menjalankan bisnis judi tebak angka. Inisial BT juga menjalankan perjudian dadu putar, serta perjudian lainnya.
Data berupa video diperoleh kru media ini, oknum Kades BT sedang berada di lokalisasi judi dadu yang berada di Dusun Liren, Desa Kuta Gamber, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi. Dalam cuplikan video tampak oknum Kades berjalan mengawasi jalannya judi dadu tersebut. BT tampak mengenakan baju kaos berwarna hitam dan celana jeans berwarna putih abu – abu. Sesekali terduga bandar judi BT melirik ke arah kamera kru media ini.
Desakan penegakan hukum terus mengalir baik dari Praktisi Hukum Sumatera Utara maupun dari pihak Akademisi agar kepolisian setempat melakukan upaya penindakan hukum demi menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat.
Praktisi Hukum Sumatera Utara Berton Siregar, ST, SH Desak Penegakan Hukum, Copot Oknum yang Melindungi
Praktisi Hukum Sumatera Utara Berton Siregar ST, SH mendesak Kepolisian melakukan penindakan atas keresahan masyarakat tentang peredaran judi togel yang diduga melibatkan oknum Kepala Desa (Kades).
Menurut Berton yang merupakan seorang Advokat sekaligus ketua LSM Layar Keadilan dan Hukum itu mengatakan tidak ada toleransi bagi pelaku ilegal perjudian di daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini. Kata Berton selain bertentangan dengan ajaran agama juga dilarang keras oleh perundang – undangan sebagaimana dalam Pasal 426 KUHP mengatur tentang Penyelenggara / Bandar Perjudian.
Dalam pasal tersebut mengatur setiap orang yang tanpa izin menawarkan, memberi kesempatan, menjadikan perjudian sebagai mata pencaharian, atau turut serta dalam perusahaan perjudian ancaman Pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori VI (sebesar Rp 2 miliar rupiah).
Dikatakan Berton, bahwa jika saja sudah berulang kali dikeluhkan masyarakat namun belum ada penindakan Hukum oleh Kepolisian setempat, maka boleh dilaporkan ke Bid Propam Polda Sumut atau ke Divisi Propam Mabes Polri agar dilakukan evaluasi serta penindakan terhadap oknum ‘nakal’ yang diduga melindungi.
” Kita sama – sama mengetahui, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengatakan bahwa Polisi itu bersama masyarakat, jika konteksnya ada keresahan, namun Polisinya tidak bersama masyarakat, berarti ada oknum yang dengan sengaja mengkangkangi perintah pimpinan tertinggi di Kepolisian itu sendiri ” tandas Berton.
Ia juga menyebut, jika persoalan tersebut dengan sengaja ada pembiaran, maka pihaknya siap mendampingi masyarakat untuk mengawal penindakan Hukum seperti berkirim surat resmi ke Mabes Polri tentang keluhan masyarakat tersebut kata dia.
Mahasiswa Desak Polisi Ungkap Keterlibatan Oknum Kepala Desa Dalam Peredaran Judi Togel di Kabupaten Dairi
Sekretaris Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Sumatera Utara, Rahmat Situmorang, mengecam dugaan keterlibatan oknum Kepala Desa Gunung Tua, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi, berinisial BT dalam praktik perjudian togel yang disebut beroperasi di sejumlah titik di tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Dairi.
Pernyataan tersebut disampaikan Rahmat, Selasa (3/11/2026). Ia menegaskan bahwa dugaan keterlibatan pejabat publik dalam praktik perjudian merupakan persoalan serius yang mencederai kepercayaan masyarakat dan integritas pemerintahan desa.
”Jabatan kepala desa adalah amanah rakyat, bukan alat untuk membangun kepentingan pribadi. Jika benar terlibat dalam praktik perjudian, apalagi sebagai bandar judi togel, ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan masyarakat,” tegas Rahmat.
Dalam hal ini, LMND Sumut juga mendesak agar Polda Sumatera Utara juga turut serta ambil peran penagakan hukum untuk segera menyelidiki dugaan tersebut secara profesional, transparan, dan menyeluruh.
” Kabar ini telah berkembang dua bulan belakangan ini, namun kita melihat belum ada tindakan nyata dari kepolisian setempat disana. Maka kita pandang perlu, Irjen Sonny Irawan mengambil langkah tegas demi memulihkan kepercayaan masyarakat disana ” tandas Rahmat.
Aparat juga diminta menelusuri jaringan perjudian togel yang diduga beroperasi di sejumlah kecamatan di Kabupaten Dairi serta mengungkap seluruh pihak yang terlibat.
Rahmat menegaskan, tidak boleh ada pejabat yang kebal hukum atau mendapat perlakuan istimewa karena jabatan dan pengaruhnya. Pemerintah Kabupaten Dairi juga diminta tidak tinggal diam dan memastikan tidak ada intervensi dalam proses penegakan hukum.
”Jika tidak ada langkah konkret dan dugaan ini terus dibiarkan tanpa kejelasan, LMND Sumut siap menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Kantor Gubernur Sumatera Utara dan Kantor Bupati Dairi, Polda Sumatera Utara” tegasnya.
Ia menambahkan, mahasiswa akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial dan mengawal persoalan tersebut hingga ada kejelasan serta tindakan nyata dari aparat penegak hukum.
”Penegakan hukum harus adil dan tidak tebang pilih. Siapa pun yang terbukti terlibat harus bertanggung jawab sesuai hukum yang berlaku,” tutup Rahmat. (Red/Tim)
