DPU&PR Seruyan adakan Sosialisasi Optimalisasi Pelaksanaan Pembangunan Fisik
– Melalui Penyusunan Standar Tekhnis Pengawasan.
Lintas10.com,Kalteng/Seruyan – Belum lama ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPU&PR) Pemerintah daerah Kabupaten Seruyan,telah melakukan salah satu rangkaian kegiatannya yakni dalam guna menghadapi pelaksanaan penggunaan anggaran APBD perubahan tahun anggaran 2016 ini,dimana kegiatan tersebut adalah dalam berupa penyampaian Sosialisasi optimalisasi pelaksanaan pembangunan fisik melalui penyusunan standar tekhnis pengawasan dengan mengadakan pertemuan secara langsung terhadap para pelaku yang terlibat dan terkait.
Kegiatan tersebut diadakan di aula gedung LPSE Kabupaten Seruyan yang berada disamping Kantor DPU&PR pemkab.Seruyan di jalan.A.Yani Kuala Pembuang belum lama ini,dengan pembicara secara langsung dari DPU&PR pemkab.seruyan, oleh Yusdi,ST,yang juga selaku kepala Bidang Cipta Karya (CK) pada DPU&PR Pemkab.seruyan, dengan mengatakan, dikarenakan adanya permasalahan yakni halnya diantaranya adalah 1.Belum maksimalnya pengawasan dari instansi terkait yang melaksanakan pembangunan fisik pekerjaan,dan juga pihak ketiga baik itu kontraktor,konsultan, maupun masyarakat.
Adapun dalam kegiatan tersebut dilakukan dimana seperti halnya pada yang dipaparkan oleh pembicara secara langsung dari DPU&PR pemkab.seruyan, oleh Yusdi,ST,yang juga selaku kepala Bidang Cipta Karya (CK) pada DPU&PR Pemkab hasil pembangunan tersebut,2.Belum adanya standar tekhnis pengawasan sebagai dasar pelaksanaan pembangunan fisik pekerjaan,3.Masih rendahnya kompetisi pihak yang terlibat dalam pengawasan pembangunan seperti Pejabat Pembuat Komitmen(PPK),Pejabat pelaksana teknis kegiatan(PPTK),Konsultan pengawas,Konsultan perencana,Kontraktot dan Koordinator lapangan kegiatan serta pengawas tekhnis lapangan,4.Lemahnya koordinasi dan tanggung jawab masing-masing pihak tersebut terhadap pengawasan pembangunan fisik pekerjaan.
Padahal melihat Kondisi(Keadaan)yang pada diinginkan tersebut adalah yakni,1.Adanya pemahaman masing-masing pihak dalam melakukan pengawasan pembangunan fisik pekerjaan dalam mengetahui tugasnya,2.Adanya standar tekhnis pengawasan sebagai dasar pelaksanaan pembangunan fisik pekerjaan,3.Meningkatnya kompetensi masing-masing pihak yang terlibat dalam pengawasan pembangunan,4.Menguatnya koordinasi dan tanggung jawab masing-masing pihak.
“Berangkat dari kondisi itulah maka melalui proyek perubahan ini saya selaku kepala bidang cipta karya (Project leader) yang memiliki tugaspokok penyiapan bahan perumusan kebijakan,koordinasi,pengendalian pengawasan,pemantauan,evaluasi dan pelaporan di bidang kecipta karyaan melihat perlu adanya inovasi perubahan yang dapat merubah situasi pengawasan pembangunan fisik pekerjaan menjadi semakin baik,” terangnya.
Lanjutnya,adapun inovasi yang dimaksud dilaksanakan melaui hal diantaranya adalah seperti,1.Penyusunan standar teknis pengawasan sebagai dasar pelaksanaan pembangunan yang dapat diterapkan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kususnya di bidang cipta karya sebagai acuan bagi aparatur dalam melakukan pengawasan fisik pekerjaan,2.Sosialisasi standar teknis kepada STAKEHOLDERS terkait,3.Pembuatan Nota Kesepahaman dengan Asosiasi Penyedia Layanan Pekerjaan Fisik (Rekanan atau Pihak ke tiga).
“Dimana dalam manfaat pada di proyek perubahan adalah yakni halnya,1.pada di Internal,seperti, Menghindarkan terjadinya kerancuan standar dan saling silang pendapat antara aparat pengawas dan pejabat penanggung jawab kegiatan (PPK) dan Pejabat pelaksana tekhnis kegiatan (PPTK),Mewujudkan kesamaan presefsi,sikap dan tindakan antar aparat terhadap peraktik pengawasan terhadap pembanguna fisik dilapangan,Menguatakan Moril pengawas lapangan didalam memberi tindakan kepada para rekanan yang melanggar aturan,Meningkatkan kualitas pembanguna fisik dilapangan,meningkatnya kinerja DPU&PR Kabupaten Seruyan kususnya bidang Cipta Karya dan Pemerintah Daerah pada Umumnya dalam melaksanakan pengawasan fisik pekerjaan.2.Pada Eksternal,dengan adanya standar teknis pengawasan pelaksanaan pembangunan ini membantu SKPD lain yang melaksanakan kegiatan pembangunan,para kontraktor,konsultan,Asosiasi-asosiasi serta masyarakat dalam memahami aturan tentang pengawasan pelaksanaan pembangunan,”Jelas Yusdi dengan tegas.
Kegiatan ini dilakukan adalah sesuai dengan Keputusan kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Seruyan,nomor : 600/155.5/Sekret/DISPU/2016,Tentang,Standar Teknis Pengawasan Dalam Pelaksanaan Pembangunan,Ahmad Hidayat,MT,M.Sc. ( Fathul Ridhoni )
