KUALA KAPUAS, lintas10.com– Mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, Kusmiatie, memimpin Rapat Pra Koordinasi Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Kapuas Tahun 2026, bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati Kapuas, Senin (8/6).
Rapat dihadiri yang mewakili Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Kapuas, Kepala Dinas PMPTSP, Teguh Yunianto, Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Teguh Setio Utomo, perwakilan Instansi Terkait, Kepala Bagian Hukum dan Kepala Bagian SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas.
Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Kapuas Adalah wadah lintas sektor yang dibentuk untuk mempercepat pelaksanaan reforma agraria di Indonesia. GTRA bertugas mengoordinasikan penataan asset dan penataan akses terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), termasuk penyelesaian konflik agraria, redistribusi tanah dan pemberdayaan Masyarakat penerima tanah.
Reforma agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan asset dan akses untuk kemakmuran rakyat. Penataan asset, penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam rangka menciptakan keadilan di bidang penguasaan dan pemilikan tanah dan Penataan Akses, adalah program ekonomi subjek reforma agraria untuk meningkatkan kesejahteraan berbasis pada pemanfaatan tanah.
Asisten II menyampaikan, GTRA merupakan kebijakan strategis Negara dalam rangka menata kembali hubungan antara masyarakat dengan tanah melalui pengaturan penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan permukaan bumi secara berkeadilan.
“Tujuannya adalah mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikandalam rangka menciptakan keadilan, menangani sengketa dan konflik agraria, menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria melalui pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi,” jelasnya. (hmskmf)
