PALANGKA RAYA ,lintas10.com– Bupati Kapuas bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Hargatin, serta Inspektur Kabupaten Kapuas Arnes Satyari menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah se-Wilayah Kalimantan.
Kegiatan tingkat regional yang mempertemukan pemangku kepentingan dari lima provinsi se-Kalimantan (Kalteng, Kaltim, Kalsel, Kalbar, dan Kaltara) ini berlangsung secara hibrida (luring dan daring) berpusat di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Kamis (13/8/2026).
Agenda ini turut diikuti secara serentak oleh para Gubernur, Bupati, Wali Kota, serta Sekretaris Daerah se-Kalimantan.
Dalam sesi Diskusi Panel I, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI Dr. Ely Kusumastuti memaparkan peta risiko serta strategi pencegahan korupsi berbasis pemetaan area strategis di lingkungan pemerintah daerah dan menekankan pentingnya penguatan transparansi dan akuntabilitas.
Pada kesempatan tersebut, KPK RI menyampaikan apresiasi atas langkah-langkah proaktif pemerintah daerah di Kalimantan, termasuk Pemerintah Kabupaten Kapuas, yang dinilai responsif melakukan evaluasi dan deteksi dini (early warning) pada area perencanaan Pokir DPRD, penataan belanja hibah/bansos, serta perluasan konsolidasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Selain paparan dari KPK RI, kegiatan ini dilanjutkan dengan Diskusi Panel II yang menghadirkan narasumber dari Deputi Bidang PPKD BPKP RI Dr. Setya Nugraha mengenai penguatan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), serta Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Setya Budi Arijanta terkait mitigasi risiko pengadaan barang/jasa.
Melalui keikutsertaan dalam rakor se-Kalimantan ini, Pemerintah Kabupaten Kapuas menegaskan komitmennya untuk terus menindaklanjuti arahan lembaga pembina nasional guna mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang semakin transparan, akuntabel, dan berintegritas.
(hmskmf)
