KUALA KAPUAS, lintas10.com– Pemerintah Kabupaten Kapuas menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) penting guna menyinkronkan data sektoral daerah dengan Badan Pusat Statistik (BPS) serta menyelaraskan kebijakan daerah dengan Program Strategis Nasional (Pro-SN). Rapat yang dipimpin langsung oleh Bupati Kapuas H. M. Wiyatno ini berlangsung di Ruang Rapat Rumah Jabatan Bupati Kapuas, Senin (11/5/2026) pagi.
Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Kapuas Dodo, Sekretaris Daerah Usis I. Sangkai, serta Plt. Kepala BPS Provinsi Kalimantan Tengah Maria Wahyu Utami. Turut hadir Kepala BPS Kabupaten Kapuas Ahmad Nasrullah, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas, serta para Camat yang mengikuti jalannya rapat secara virtual melalui Zoom Meeting, kecuali Camat Selat yang hadir langsung di lokasi.
Bupati Kapuas H. M. Wiyatno dalam arahannya menegaskan bahwa kerja keras pemerintah daerah harus didukung oleh dokumentasi dan pelaporan data yang baik agar berbuah hasil yang nyata bagi daerah. Beliau menekankan pentingnya sinergi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan BPS agar tidak terjadi ego sektoral dalam pengelolaan data.
“Pemerintah daerah tidak bisa berbuat apa-apa tanpa sinergi yang baik dengan BPS. Di sinilah perlunya kita berkomunikasi sehingga bisa saling melengkapi. Harapan kita kerjanya baik, administrasinya pun baik. Saya berharap tidak ada lagi ego sektoral, karena tanpa OPD, BPS tidak bisa apa-apa, dan tanpa BPS, kita pun tidak bisa apa-apa,” tegas H. M. Wiyatno.
Lebih lanjut, Bupati mengingatkan bahwa data yang akurat sangat berpengaruh pada penilaian indikator strategis seperti penanganan stunting, inflasi, hingga tingkat pengangguran. “Jangan sampai kita sudah bekerja keras di lapangan, namun karena data sektoral tidak sinkron, hasilnya dianggap kurang baik,” imbuhnya.
Senada dengan hal tersebut, Wakil Bupati Kapuas Dodo memberikan perhatian khusus pada upaya pengendalian inflasi daerah. Beliau menyarankan adanya langkah inovatif dalam memperkuat ketahanan pangan guna menekan harga komoditas strategis di pasar, terutama pada komoditas yang sering memicu inflasi seperti cabai. Sinkronisasi data antara kondisi rill di lapangan dengan pencatatan statistik diharapkan mampu menjadi dasar kebijakan pengendalian harga yang lebih tepat.
Sementara itu, Plt. Kepala BPS Provinsi Kalimantan Tengah Maria Wahyu Utami merespons positif komitmen pimpinan daerah Kabupaten Kapuas. Beliau menjelaskan mengenai metodologi survei dan proses pengujian data yang dilakukan BPS untuk menjamin validitas statistik. Maria menyatakan kesiapan BPS untuk mendampingi pemerintah daerah dalam mengintegrasikan data sektoral agar selaras dengan standar data nasional.
Rapat koordinasi yang difasilitasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) ini diharapkan menjadi titik temu untuk menyatukan basis data daerah. Dengan data yang sinkron, Pemerintah Kabupaten Kapuas optimis pelaksanaan Program Strategis Nasional (Pro-SN) dan pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan akuntabilitas. (Ad)
