Kedua Menko Ekonomi memerintahkan supaya dilakukan pengawalan saat tender CPO di Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN), Ketiga harga TBS acuannya adalah bursa CPO Internasional dan tender CPO KPBN.
Keempat, memerintahkan agar kementerian terkait untuk membuat surat edaran ke seluruh Gubernur dan selanjutnya Gubernur meneruskannya ke Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dimasing-masing Provinsi.
Kelima memerintahkan kepada Gubernur/Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di provinsi sentra sawit untuk mengawal proses penetapan harga TBS dimasing-masing provinsi, agar perusahaan maupun PKS tidak sepihak menetapkan harga TBS Petani sawit.
“Poin-poin ini memang baru catatan saya dari berbagai sumber peserta Rakortas dan saya harus menyampaikan ini untuk menenangkan stress petani sawit yang tersebar dari Sabang-Merauke karena drop nya harga TBS. Namun untuk lebih jelasnya kita tunggu besok pagi besok (25/4/2022) rilis resmi dari Kemenko dan Kemendag,” ujarnya.
Poin – poin tersebut merupakan jawaban dan kesimpangsiuran informasi mengenai tataniaga sawit dan turunannya dan tentunya setelah ini, diharapkan agar harga sawit petani sawit kembali normal.
“Sangat beresiko jika gejolak harga TBS ini tidak segera diredam, kita perpacu dengan jam, bukan hari lagi, 16 juta petani sawit dan pekerja kebun swadaya sangat bergantung kepada harga TBS dan ekonomi sawit. Bagi kami petani sawit, gejolak harga TBS ini dampaknya bersifat harian, jadi langsung terasa,” tegas Gulat.
Gulat juga berharap agar Satuan Tugas (SATGAS) Pangan Nasional baik dari Markas Besar POLRI, Kejaksaan Agung dan Satgas Pangan Provinsi untuk dapat memonitor pelaksanaan kebijakan yang tertuang pada poin-poin dari hasil rakortas yang akan dirilis Senin (25/4) besok.
